Audiensi Presiden PPMI ke Dubes dan Atdik Terkait Wajib Asrama


            Kewajiban Masuk Asrama bagi Camaba telah menjadi polemik dalam tubuh Masisir. Sebagai upaya untuk mengakhiri polemik ini, Pangeran Arsyad Ihsan Nulhaq, Presiden baru PPMI Mesir 2017-2018 beserta jajarannya, melakukan audiensi dengan DUBES KBRI Kairo, Helmy Fauzi, dan Atase Pendidikan KBRI Kairo, Utsman Syihab pada hari Rabu (19/7).

Dalam kesempatan itu, Pangeran menyampaikan bahwa dirinya tidak menolak adanya asrama bagi Mahasiswa Indonesia, karena sejatinya asrama sangat bermanfaat. Namun syarat “wajib” tinggal di Asrama beserta kewajiban membayarkan uang sebesar 600 usd sebelum keberangkatan ke Mesir dinilai sangat memberaktan, dan kebijakan inilah yang ditolak oleh PPMI Mesir. Karena biaya yang dibutuhkan camaba untuk tinggal di luar asrama selama setahun tidak lebih dari 300 usd dan itu bisa diangsur tiap bulan.

“Perlu diingat, komparasi yang menjadi ukuran dalam cost asrama ini adalah biaya hidup di Kairo diluar asrama, bukan biaya hidup di Jakarta. Selain itu, kondisi pelajar yang datang kesini kelak tidaklah sama dan tidak semuanya siap menyediakan uang dalam jumlah besar sebelum keberangkatan.. Jika dahulu, ketika saya datang ke Mesir, dana yang dibutuhkan hanya 9-10 juta, kini yang dibutuhkan maba kisaran 20-25 juta, belum termasuk perlengkapan yang perlu dibeli untuk dibawa ke Mesir, apalagi bagi mereka yang berasal dari daerah perlu juga membeli tiket untuk sampai ke Jakarta. Dengan kondisi seperti ini orang tua camaba dituntut untuk menyiapkan dana hingga 30 juta agar anaknya bisa berkuliah ke Mesir. ini benar benar memberatkan”, buka Pangeran.
  
Selanjutnya Pangeran melayangkan permintaan agar keputusan mewajibkan diubah menjadi menawarkan “Kami punya usul, agar  kata “diwajibkan” dalam sistem ini diubah dengan “ditawarkan”, sehingga tidak ada orang tua yang memilih untuk membayar dengan “terpaksa” (bagi mereka yang tidak mampu) karena tak ada pilihan lain. Karena kita tidak ada yang tau, diantara mereka mungkin ada yang menjual tanahnya, kebunnya, rumahnya, ataupun yang lainnya demi pembayaran ini, karena itulah perjuangan orang tua. Dan nantinya PPMI juga akan siap ajukan data pembanding antara biaya asrama dan luar asrama”, lanjutnya.  

            Menanggapinya, Duta Besar KBRI Cairo, Helmy Fauzi menyatakan, “Kami justru ingin asrama ini bersifat ‘gratis’, dan sudah kami perjuangkan. Adapun biaya 50 $ adalah nominal yang sudah diukur oleh pihak Azhar dalam perihal cathering beserta suplier, dan solusi yang akan kami berikan nantinya dalam asrama tersebut adalah beberapa pengampu atau dewan pengurus dari pihak senior yang akan stay di asrama tersebut”.

            ‌ Atase Pendidikan KBRI Cairo, Usman Syihab, menambahkan bahwa setelah adanya Press Release yang dikeluarkan oleh PPMI pada bulan Juni lalu,  dirinya sudah meminta pihak di Jakarta untuk mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya : (1). Bagi mereka yang tidak bisa membayar satu tahun asrama, agar diturunkan enam bulan atau tiga bulan. Namun tidak dibawah itu, karena akan mempersulit teknisnya. Dan jika masih tidak sanggup, Atdik menghimbau untuk menulis surat penjelasan dari orang tua, namun tetap melakukan pemberkasan (2). Untuk melihat beasiswa dan subsidi yang diberikan pihak Indonesia terhadap Mahasiswa al-Azhar. (3). Agar Kemenag dapat membuat standar maksimal biaya bagi broker yang akan memberangkatkan anak-anak ke Mesir, melihat variabel 600 $ untuk asrama ini hanyalah biaya kecil diantara biaya yang lainnya. “Karena saat ini, banyaknya broker ilegal yang memberangkatkan mahasiswa dengan biaya tiket yang mahal, bahkan melebihi iuran asrama”, ujar Atdik.

            “Yang ditakutkan saat ini adalah ‘bukan siapa yang tidak mampu tinggal di Asrama’, namun bagaimana jika juota yang ingin ke asrama nanti lebih dari 600, dan ini sudah terjadi. Karena sampai saat ini, yang telah melakukan pemberkasan sampai batas akhir sebanyak 1564 mahasiswa ; 468 putri dan sisanya putra. Dan berdasarkan data setelah diadakannya identifikasi terkait kesanggupan dalam pembiayaan asrama, sudah 600 mahasiswa yang sudah siap menempati asrama ditambah dengan 300 orang. Dan nantinya, berdasarkan surat yang dikeluarkan Azhar, Dari 50 $,  Azhar hanya akan mengambil 785 pond saja, dan sisanya akan dikembalikan”, tambah Atdik 

Menanggapi hal tersebut, Pangeran  menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penolakan asrama ini adalah bukan mereka yang siap. Tapi mereka yang mengurungkan niat untuk kuliah ke Al-Azhar  karena tidak memiliki dana. Karena menurutnya, sebuah kebijakan harus melihat maslahat dari seluruh objek kebijakan bukan sebahagiannya saja. Pangeran pun menyangsikan sebagian dari mereka yang telah mendaftar benar benar siap dengan dana yang diperlukan, tapi memaksakan untuk siap. Apalagi Asrama ini bukanlah kebijakan universitas Al-Azhar tapi imbas dari Kebijakan yang dikeluarkan oleh KBRI Kairo.


Doc : Lokasi asrama yang akan ditempati Camaba
Kesangsian ini bukan tanpa dasar, karena sebelumnya PPMI Mesir telah menyebarkan form kepada Camaba perihal ketidaksanggupan wajib asrama dengan biaya sebesar 600 usd  sebelum pemberkasan dan pembayaran biaya dilakukan. Dan dalam perjalanannya form ini telah diisi oleh 236 camaba. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak orang tua yang tidak menyanggupinya namun karena dalam edaran yang diterbitkan oleh Panitia Pemberkasan dan Pendaftaran Mahasiswa Baru (P3MB) dan Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia pada poin D menuliskan “Mulai tahun ajaran 2017/2018 setiap mahasiswa baru Al-Azhar program Mandidir/non-beasiswa (mandiri) diwajibkan tinggal di asrama Indonesia mesir selama satu tahun pertama. Maka mereka mau tidak mau harus ikut dengan aturan. “Seharusnya kita tidak hanya melihat mereka yang 1000 orang, tapi harusnya melihat yang orang yang tidak bisa berangkat akibat kebijakan ini.”,tegas Presiden 

            Dari pernyataan diatas, Atdik cukup kaget dengan pengisian data dari form tersebut. Alhasil, ia akan berupaya mengedintifikasi alasan mereka yang belum melakukan pemberkasan ulang—apakah ia tidak melakukan pemberkasan karena masalah biaya asrama, atau yang lainnya. Karena mungkin saja, mereka yang tidak melakukan pemberkasan ulang, disebabkan oleh hal ini. “Dan apabila mayoritas mereka mempunyai alasan karena keberatan asrama, maka Atdik akan benar-benar meninjau dan merevisi ulang sistem ini”, ujar Atdik

            Dalam waktu dekat ini Atdik akan kembali ke Jakarta untuk memperbincangkan masalah ini dengan pihak yang berkait. Ia akan melakukan identifikasi dengan meninjau mereka yang belum melakukan pemberkasan. Dan Sejauh ini pangeran telah menyampaikan aspirasi-aspirasi pada Atdik dan Dubes dengan realita yang ada di Masisir saat ini, terkhusus perihal asrama. “Jika sistem wajib asrama ini sudah kadung dilontarkan, maka setidaknya sistem “pemwajiban” ini tidak memberatkan mereka yang akan datang ditahun selanjutnya”, tutup Pangeran.

Atase Pendidikan menyampaikan bahwa permintaan PPMI Mesir untuk mengubah keputusan wajib asrama dinilai terlambat.  karena proses pemberkasan telah selesai dan sekitar 1500 orang sudah mendaftarkan diri dan membayarkan uang untuk asrama. (Bana Fatahillah)




             

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.